“Kalau bisa, itu diserahterimakan dari PUPR ke DLHK supaya bisa dimanfaatkan. Karena kalau tetap di PUPR, itu bukan bidangnya”
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Keberadaan mobil penyedot lumpur senilai Rp. 3 miliar milik Pemerintah Kabupaten Berau yang dirancang untuk membantu penanganan banjir di kawasan perkotaan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Mobil yang saat ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, dinilai belum berkontribusi maksimal karena menghadapi kendala teknis di lapangan. Endapan lumpur di beberapa titik disebut terlalu keras, sehingga menyulitkan proses penyedotan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas mengusulkan solusi kolaboratif lintas perangkat daerah. Ia mendorong kerja sama antara DPUPR dan BPBD Berau, terutama dalam pemanfaatan unit pemadam kebakaran. Lumpur keras di lokasi banjir dapat terlebih dahulu disemprot air bertekanan tinggi agar melunak sebelum disedot.
“Kalau disemprot dulu pakai alat pemadam BPBD, tanahnya bisa lunak, baru disedot. Kalau dikerjakan bersama, saya yakin alat itu bisa digunakan,” kata Hj. Sri Juniarsih Mas.
Lebih lanjut, Bupati juga menilai bahwa pengelolaan mobil penyedot lumpur sebaiknya dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Menurutnya, DLHK lebih relevan secara tupoksi dibandingkan DPUPR dalam hal operasional alat kebersihan dan lingkungan.
“Kalau bisa, itu diserahterimakan dari PUPR ke DLHK supaya bisa dimanfaatkan. Karena kalau tetap di PUPR, itu bukan bidangnya,” tegasnya.
Hj. Sri Juniarsih menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan alat tersebut agar tidak menjadi investasi yang sia-sia. Ia juga mengingatkan bahwa pengadaan alat seperti ini harus berbasis kajian kebutuhan, bukan sekadar keinginan.
“Saya ingin realisasi dalam bulan-bulan ini. Setiap anggaran harus berdasarkan kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama untuk mengatasi banjir,” pungkasnya (*).
