“Kami menemukan 31 anak yang terindikasi mengalami gangguan tumbuh kembang. Ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan sekolah inklusi sangat dibutuhkan,” ungkap Kepala DPPKBP3A, Rabiatul Islamiah, Minggu (27/7/2025)
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (DPPKBP3A) kembali menggagas pengaktifan sekolah inklusi di wilayahnya. Kebijakan ini didorong oleh hasil asesmen yang dilakukan tim DPPKBP3A di Kampung Suaran beberapa waktu lalu.
“Kami menemukan 31 anak yang terindikasi mengalami gangguan tumbuh kembang. Ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan sekolah inklusi sangat dibutuhkan,” ungkap Kepala DPPKBP3A, Rabiatul Islamiah, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, dari hasil kunjungan tim ke sejumlah PAUD dan TK di Berau, hampir seluruh lembaga tersebut menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, keterbatasan jumlah guru khusus menjadi kendala utama dalam memberikan pendidikan yang sesuai bagi ABK.
“Kami ingin memastikan semua anak, termasuk ABK, mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Tapi untuk itu, tentu perlu SDM yang mumpuni,” katanya.
Sebagai langkah awal, Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanjung Redeb telah membuka kesempatan bagi para guru dari sekolah umum untuk belajar mengenai metode pengajaran khusus bagi ABK. Pihak SLB menyatakan siap memberikan pendampingan, tinggal bagaimana kesiapan dan komitmen para guru untuk terlibat aktif.
Salah satu sekolah negeri yang telah menjalankan pendidikan inklusi di Berau adalah SMPN 4 Tanjung Redeb. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, sekolah ini mengakomodasi sekitar 15 siswa inklusi dengan dukungan dua guru khusus.
Meski dengan keterbatasan, pihaknya tetap berupaya memaksimalkan layanan bagi siswa inklusi. Dengan kolaborasi semua pihak, pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi semua anak bisa terwujud.
DPPKBP3A berharap, inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, dan masyarakat, demi menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi seluruh anak di Kabupaten Berau (*).
