“Kalau proyek hanya dikerjakan lingkaran kontraktor itu-itu saja, kontraktor-kontraktor lokal lainnya jelas tersisih,” tegasnya
| Editor : Tim PB
TANJUNG REDEB – Dugaan dominasi lingkaran kontraktor tertentu dalam pengerjaan proyek fisik di Kabupaten Berau kian ramai dibicarakan masyarakat, dimana lingkaran itu melibatkan berbagai pihak tertentu seperti dengan oknum pejabat, oknum aparat maupun oknum legislatif.
Sorotan tajam muncul lantaran permasalahannya bermula dari proses lelang yang diduga tidak transparan alias sudah terkondisikan. Sehingga, tidak memberi kesempatan merata bagi para kontraktor lokal lainnya, terutama yang tidak punya backingan oknum pejabat maupun oknum aparat.
Isu ini mencuat setelah Ketua Forum Kontraktor Lokal, Mahmud, mengunggah video kritik ke sejumlah grup WhatsApp.
Dalam narasi yang disampaikan, ia menuding pembagian proyek cenderung hanya berputar pada kontraktor tertentu saja. Mahmud juga mengingatkan, jika benar terjadi, hal itu berpotensi melanggar aturan dan menyingkirkan kontraktor lain.
Sejumlah kontraktor menilai kondisi ini menimbulkan ketidakadilan. Salah seorang kontraktor, Erson, mengatakan pembangunan seharusnya terbuka bagi semua pihak.
“Kalau proyek hanya dikerjakan lingkaran kontraktor itu-itu saja, kontraktor-kontraktor lokal lainnya jelas tersisih,” tegasnya.
Sementara kontraktor lainnya, Udin mengingatkan, isu semacam ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemereintah.
“Pemerintah daerah harus segera memberi klarifikasi,” ujarnya.
Namun ada pula kontraktor yang meminta publik menunggu bukti konkret. Zainal, seorang kontraktor konstruksi lainnya menyebut, bila dugaan monopoli itu benar, aparat hukum harus turun tangan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik lokal Berau, Darwis DW saat menghubungi media ini, Minggu (30/11/2025), menilai dugaan monopoli proyek di Kabupaten Berau dapat memicu distrust alias rontoknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah oleh karena itu ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan secara ketat.
“Semua kontraktor dan masyarakat lokal harus diberi kesempatan yang sama, bukan hanya lingkaran dekat pejabat saja,” tandasnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera membuka akses lelang proyek secara terbuka tanpa intervensi pihak manapun, demi pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan melalui persaingan sehat (*).
