“Penguasaan proyek oleh segelintir orang tanpa transparansi dan akuntabilitas akan berdampak buruk bagi masyarakat Berau, Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, bisa menjadi ladang korupsi dan dinikmati oleh segelintir oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.” ujar Ronny
| Editor : Aji M Guntur
TANJUNG REDEB – Organisasi Masyarakat Laskar Borneo Nusantara (LBN) Berau menyatakan sikap tegas agar pemerintah daerah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Berau.
LBN mendesak transparansi dan akuntabilitas total atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai berpotensi besar merugikan keuangan negara dan mencederai keadilan publik.
Ketua LBN Berau, Ronny Sarta, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat cara-cara yang ia sebut sangat berpotensi merugikan keuangan negara.
Dalam keterangannya, Ronny Sarta menekankan bahwa APBD Berau sudah seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.
“Penguasaan proyek oleh segelintir orang tanpa transparansi dan akuntabilitas akan berdampak buruk bagi masyarakat Berau, Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, bisa menjadi ladang korupsi dan dinikmati oleh segelintir oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.” ujar Ronny.
Menurut Ronny, dampak langsung dari praktik ini adalah kualitas pembangunan yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Berau sendiri. Ia juga menyoroti bahwa praktik monopoli proyek ini secara tidak langsung dapat merusak nama baik Bupati dan pemerintah daerah, karena terkesan membiarkan ketidakadilan terjadi.
“Kepemimpinan yang seharusnya menjadi contoh dan pelindung kepentingan rakyat, malah terkesan membiarkan praktik-praktik monopoli terjadi. Ini sangat memprihatinkan dan patut untuk kita TOLAK & LAWAN BERSAMA,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, LBN menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Berau, aparat hukum, DPRD, LSM, dan media untuk bersama-sama melakukan pengawasan ketat terhadap beberapa proyek besar yang saat ini sedang berjalan, yang totalnya mencapai belasan bahkan ratusan miliar rupiah.
“Saat ini kami sedang dan sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang adanya beberapa oknum yang menguasau pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBD” terangnya.
LBN mengajak masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
“Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam pembangunan di Kabupaten Berau demi masa depan yang lebih baik,” pungkas Ronny Sarta (*).
