“Kalau tidak dibatasi dengan SOP, penggunaan dana bisa melebar ke hal-hal yang tidak sesuai tujuan awal,” ujar Syarifatul
TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Kalimantan Timur Dapil Bontang, Kutim dan Berau, Dr. Syarifatul Syadiah, menyoroti besarnya nilai bantuan RT di Kutai Timur yang mencapai Rp.250 juta, jauh lebih besar dibanding kabupaten lain seperti Berau.
Menurutnya, besarnya anggaran harus diimbangi sistem pengawasan yang lebih kuat untuk menekan potensi penyalahgunaan.
Pernyataan ini ia sampaikan, menyikapi adanya kasus penyalahgunaan dana oleh oknum perangkat RT seperti di Kutai Timur, meski kasus tersebut tidak berkaitan langsung dengan program bantuan Rp.250 juta per RT.
Syarifatul menilai, pemerintah tidak memberikan bantuan besar tanpa tujuan. RT sebagai unsur pemerintahan terkecil dianggap paling memahami kebutuhan riil lingkungannya, sehingga penggunaan dana perlu diarahkan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan, bantuan tersebut harus menjadi solusi atas masalah-masalah kecil warga, bukan membuka ruang baru bagi penyimpangan. Menurutnya, penerapan Standar Operasional Prosedur atau SOP menjadi kunci agar pengelolaan dana berjalan tertib dan terukur.
SOP memberikan batasan jelas terkait kegiatan yang boleh dibiayai, mulai dari pekerjaan fisik, perbaikan lingkungan berskala kecil, hingga kebutuhan musyawarah warga.
“Kalau tidak dibatasi dengan SOP, penggunaan dana bisa melebar ke hal-hal yang tidak sesuai tujuan awal,” ujar Syarifatul.
Ia menambahkan, dokumen panduan dan rambu-rambu harus disusun secara rinci agar setiap RT memiliki pedoman seragam dalam mengelola anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai perencanaan serta menjadi dasar perbaikan kebijakan pada tahun berikutnya.
“Kalau keluar dari koridor, ya harus diingatkan. Jangan sampai penyalahgunaan ini justru membuat program baik ini berujung pada masalah hukum,” katanya (*).
