“Saya pastikan tidak ada pemotongan TPP bagi PNS maupun PPPK. Hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas karena mereka merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sri Juniarsih Mas
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan langkah strategis menghadapi penurunan kemampuan keuangan daerah melalui kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas maupun kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Sri Juniarsih Mas saat memberikan keterangan pada Selasa (28/7/2026). Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bupati menegaskan, hasil penghitungan dan kajian yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
“Saya pastikan tidak ada pemotongan TPP bagi PNS maupun PPPK. Hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas karena mereka merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sri Juniarsih Mas.
Ia berharap kepastian tersebut dapat memberikan rasa tenang kepada seluruh ASN sehingga tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap dengan kebijakan ini, ASN dapat terus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sri Juniarsih menjelaskan, efisiensi anggaran akan difokuskan pada pos-pos belanja yang tidak bersifat prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial yang dapat dilaksanakan secara lebih sederhana, serta berbagai pengeluaran operasional lain yang masih memungkinkan untuk dihemat.
Sementara itu, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan diupayakan berjalan secara optimal.
“Kita tetapkan skala prioritas. Yang pasti, kebutuhan dasar masyarakat tetap yang kita utamakan,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung kebijakan tersebut dengan memperkuat perencanaan program dan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif serta tepat sasaran.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Berau.
“Efisiensi memang harus kita lakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja daerah, tanpa harus mengurangi hak bagi setiap aparatur di daerah,” tandasnya (*).
