Teluk Bayur – Pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rinding, Surianto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berhati-hati dalam menentukan kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), terutama terkait kemungkinan perpanjangan kebijakan tersebut di tengah kondisi cuaca yang mulai membaik.
Surianto berharap pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk memperpanjang BDR, termasuk dampaknya terhadap keberlangsungan operasional dapur SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan penghentian aktivitas belajar dan layanan MBG perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi pengelola dapur.
“Kami meminta pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan BDR. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap operasional dapur SPPG. Kondisi cuaca sekarang juga sudah mulai membaik, sehingga kami berharap kebijakan ini dievaluasi dan tidak diperpanjang apabila situasi sudah memungkinkan untuk kembali normal,” ujar Surianto.
Ia menegaskan, keberlangsungan operasional dapur SPPG juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, ketika kegiatan terhenti tanpa kepastian waktu untuk kembali beroperasi, pengelola dapur menghadapi kesulitan dalam merencanakan kebutuhan operasional.
“Pemerintah harus memikirkan juga bagaimana nasib operasional dapur SPPG jika penghentian kegiatan terus berlangsung tanpa kepastian. Kami tentu membutuhkan kejelasan agar bisa menentukan langkah dan mengatur operasional dengan baik. Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Surianto berharap Pemkab Berau dapat segera melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca, aspek keselamatan, serta dampak kebijakan terhadap operasional dapur SPPG.
Ia juga meminta agar keputusan mengenai BDR disertai kejelasan waktu dan mekanisme pelaksanaan, sehingga pengelola SPPG tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Menurutnya, kebijakan yang tepat perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat sekaligus keberlangsungan program MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif ketika kondisi sudah memungkinkan (*).
