“Harapan kami setelah mendapat pendampingan dan fasilitas, keluarga penerima bisa mandiri. PKH bukan untuk dinikmati selamanya,” kata Iswahyudi
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Sosial Berau Iswahyudi, menjelaskan sebanyak 6.746 keluarga masih bergantung pada Program Keluarga Harapan (PKH) sepanjang tahun 2024, kondisi ini membuat pemerintah daerah menekankan pentingnya kemandirian penerima manfaat agar tidak terus berada dalam lingkaran bantuan sosial.
Menurutnya PKH sejatinya merupakan program bersyarat yang mana bantuan PKH tersebut diberikan bukan sebagai jaminan jangka panjang, melainkan sebagai pemicu perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.
“Harapan kami setelah mendapat pendampingan dan fasilitas, keluarga penerima bisa mandiri. PKH bukan untuk dinikmati selamanya,” kata Iswahyudi.
Untuk mendorong kemandirian itu, Dinsos Berau bekerja sama dengan pendamping PKH, pelaku UMKM, hingga lembaga pelatihan.
Penerima manfaat diberi kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh akses permodalan, serta pendampingan usaha kecil.
Menurut Iswahyudi, strategi tersebut diharapkan dapat menekan angka penerima PKH setiap tahun sekaligus mendukung program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Dengan pelatihan dan modal usaha, penerima bisa mengembangkan potensi ekonomi keluarga. Itu yang sedang kami dorong,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, program PKH juga diarahkan untuk memperkuat kesehatan keluarga.
Penerima manfaat yang memiliki balita diwajibkan memeriksakan anak ke posyandu secara rutin, memberikan asupan gizi seimbang, dan mengikuti edukasi kesehatan.
“Stunting menyangkut masa depan generasi. Karena itu, keluarga penerima manfaat yang memiliki balita wajib mematuhi aturan ini,” tegas Iswahyudi.
Iswahyudi menyebut, pendamping PKH ditugaskan sebagai agen perubahan untuk mengawasi kepatuhan dan memberikan edukasi langsung kepada keluarga.
Meski masih ada ribuan keluarga penerima, Iswahyudi menargetkan jumlah tersebut berkurang secara bertahap.
Dirinya menegaskan bahwa keluarga yang mampu secara ekonomi diimbau untuk tidak ragu keluar dari PKH.
“Kalau sudah bisa mandiri, tidak perlu lagi berada dalam program. Justru itu yang kami dorong,” ucapnya.
Namun, ia memastikan keluarga yang lulus dari PKH tidak serta-merta ditinggalkan pemerintah.
Mereka tetap dapat mengakses pelatihan keterampilan, dukungan usaha, maupun program intervensi gizi.
“Tujuan jangka panjangnya bukan hanya mengurangi penerima bantuan, tapi juga memastikan mereka lepas dari persoalan stunting. Mandiri secara ekonomi dan sehat secara generasi,” tutupnya (*).
