“Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 ini secara rinci memuat proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Kabupaten Berau diproyeksikan sebesar Rp. 4,1 triliun”
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, menjelaskan Anggaran Pendapatan Kabupaten Berau untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp. 4,1 triliun, dengan belanja daerah total Rp. 4,7 triliun. Pembiayaan ditetapkan senilai Rp. 581 miliar.
“Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 ini secara rinci memuat proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Kabupaten Berau diproyeksikan sebesar Rp. 4,1 triliun” jelasnya.
Sementara itu, total belanja daerah untuk tahun 2026 direncanakan mencapai Rp. 4,7 triliun, dengan pembiayaan ditetapkan senilai Rp581 miliar. Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa arah kebijakan yang dijalankan telah disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah berkomitmen menyusun program prioritas.
Prioritas pertama dan utama dalam rencana pembangunan Berau 2026 adalah peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diambil sebagai fondasi untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu bersaing. Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya investasi di sektor ini.
Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Berau. Sementara itu, sektor pendidikan akan diperkuat untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pengetahuan. Kedua sektor ini dianggap krusial demi masa depan Berau yang lebih cerah.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkab Berau juga menetapkan enam prioritas pembangunan lainnya untuk tahun 2026.
Prioritas kedua adalah peningkatan kondusifitas wilayah demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan demokratis bagi seluruh warga. Ini penting untuk stabilitas sosial dan politik daerah.
Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat menjadi prioritas ketiga, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga.
Keempat, implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini mencakup efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Prioritas kelima berfokus pada pemenuhan konektivitas dan infrastruktur pelayanan publik yang berkualitas, berbasis penataan ruang yang baik.
Selanjutnya, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah menjadi prioritas keenam, mengingat potensi risiko bencana alam. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk bencana.
Terakhir, prioritas ketujuh adalah pengembangan ekonomi unggulan daerah yang berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih. Hal ini sejalan dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan (*).
