“Arahan Presiden menjadi komitmen bersama untuk segera diimplementasikan secara konkret di daerah. Di Berau, kami akan menggerakkan seluruh OPD, satuan pendidikan, hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kegiatan korve dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat” ujar Mustakim
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Pasca mengikuti Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana menyatakan Pemerintah Kabupaten Berau siap menindaklanjuti arahan Presiden dan kebijakan strategis pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah.
Keberhasilan program pengelolaan sampah diukur melalui sejumlah indikator strategis, mulai dari terwujudnya regulasi nasional terkait penerapan standar pengelolaan sampah hingga penguatan implementasi di daerah.
Selain itu, peningkatan anggaran pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah juga menjadi tolok ukur penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Indikator lainnya yakni meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan dikelola secara optimal, serta berkurangnya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
Mustakim mengatakan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026, pihaknya memperoleh arahan serta strategi terkini dalam pengelolaan sampah yang dapat diimplementasikan di daerah
Menurutnya, implementasi kebijakan akan difokuskan pada penguatan peran perangkat daerah (OPD), satuan pendidikan, serta aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk membangun budaya bersih secara berkelanjutan.
“Arahan Presiden menjadi komitmen bersama untuk segera diimplementasikan secara konkret di daerah. Di Berau, kami akan menggerakkan seluruh OPD, satuan pendidikan, hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kegiatan korve dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat” ujar Mustakim.
“Ini bukan hanya program seremonial, tetapi gerakan kolektif yang harus berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menambahkan, penguatan disiplin pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan perkantoran pemerintah, sekolah, hingga kawasan permukiman sebagai strategi pengurangan dari hulu.
Momentum HPSN 2026 dan Rakornas ini, lanjutnya, menjadi titik konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Berau yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sejalan dengan visi Indonesia ASRI (*).
