“Kalau kita berbicara soal ekonomi rakyat dan kesempatan kerja, maka persoalan izin galian C ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujarnya
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyoroti persoalan mandeknya proses perizinan Galian C di Kabupaten Berau yang berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat.
Menurutnya, aktivitas galian C selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan penting bagi banyak warga, terutama para sopir dump truk dan pekerja di sektor tambang material.
Ketika izin tak kunjung jelas, aktivitas pun terhenti dan berimbas pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada pekerjaan tersebut.
Politisi partai Golkar ini menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mencari jalan keluar agar persoalan ini tidak terus berlarut.
Apalagi, kata dia, isu penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat sebenarnya sudah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kalau kita berbicara soal ekonomi rakyat dan kesempatan kerja, maka persoalan izin galian C ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Dari informasi yang diterimanya, ratusan sopir dump truk saat ini tidak dapat beroperasi karena belum adanya kejelasan izin.
Kondisi ini dinilai cukup memukul masyarakat yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas tersebut.
“Kurang lebih ada sekitar 200 komunitas sopir dump truk yang terdampak. Ini tentu bukan angka kecil, karena di balik itu ada keluarga yang juga bergantung pada pekerjaan mereka,” jelasnya.
Subroto juga menyebut sejumlah perwakilan masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan berharap ada solusi nyata, bahkan membuka kemungkinan digelarnya hearing bersama pihak terkait untuk membahas persoalan ini secara terbuka.
Ia pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perizinan dan sektor terkait untuk segera berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian polemik tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang justru paling terdampak. Pemerintah harus hadir dan memastikan ada solusi yang jelas agar mereka bisa kembali bekerja,” tegasnya.
Percepatan penyelesaian izin bukan hanya soal regulasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah.
Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan dampaknya akan semakin luas, terutama bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut (*).
