“Upaya perwujudan rencana ini sudah cukup untuk dibahas. Kami di DPRD berharap BNNP Kaltim tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi benar-benar merealisasikan pembangunan kantor BNNK di Berau,” ujar Elita Herlina
TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur harus segera merealisasikan pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), yang hingga kini masih berada di tahap rencanatersebut. Ia mengingatkan agar rencana yang sudah lama bergulir tidak kembali berujung tanpa kepastian.
“Upaya perwujudan rencana ini sudah cukup untuk dibahas. Kami di DPRD berharap BNNP Kaltim tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi benar-benar merealisasikan pembangunan kantor BNNK di Berau,” ujar Elita Herlina.
Menurut Elita, keberadaan kantor BNNK bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan fondasi penting dalam memperkuat sistem penanganan narkotika secara menyeluruh di daerah.
“Selama ini menurut kami upaya pemberantasan dinilai masih berjalan parsial dan belum terintegrasi secara optimal,” tukasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum semata. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup pencegahan hingga rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan.
“Kalau kita bicara penanganan narkoba, tidak cukup hanya penindakan. Harus ada pencegahan dan rehabilitasi yang terintegrasi, dan itu membutuhkan sarana yang representatif seperti kantor BNNK,” tegasnya.
Lebih jauh, Elita mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau sebenarnya telah menunjukkan komitmen konkret. Lahan untuk pembangunan kantor telah disiapkan, dan dukungan dari pemerintah daerah juga telah diberikan. Artinya, dari sisi kesiapan daerah, tidak ada lagi kendala berarti.
“Dari sisi daerah, kita sudah siap. Lahan sudah disiapkan, dukungan juga ada. Sekarang tinggal bagaimana BNNP Kaltim bisa segera menindaklanjuti dengan langkah konkret,” katanya.
Berau, lanjutnya, bukan wilayah yang bisa dipandang sebelah mata dalam peta peredaran narkotika. Letak geografisnya yang strategis dengan akses darat dan laut yang terbuka menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi. Tanpa penguatan kelembagaan sejak dini, potensi tersebut dikhawatirkan akan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.
“Berau ini wilayah terbuka, jalur masuk cukup banyak. Kalau tidak diperkuat dari sekarang, kita khawatir peredaran narkoba semakin meluas,” terangnya lagi.
Kondisi inilah yang membuat DPRD Berau memandang pembangunan kantor BNNK sebagai kebutuhan mendesak, bukan lagi rencana jangka panjang. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi yang solid dalam mengintegrasikan berbagai upaya, mulai dari penindakan hingga pemulihan.
Lebih dari itu, DPRD menilai pembangunan kantor BNNK merupakan bagian dari upaya membangun sistem perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya menangani dampak, tetapi juga mencegah meluasnya ancaman.
“Ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun sistem perlindungan bagi masyarakat, sekaligus memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Berau,” terangnya.
DPRD Berau pun memastikan tidak akan tinggal diam. Pengawalan terhadap rencana ini akan terus dilakukan agar tidak kembali tertunda tanpa kejelasan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dinilai menjadi kunci agar pembangunan kantor BNNK benar-benar terealisasi. Di tengah meningkatnya kompleksitas peredaran narkotika, Berau kini berada di persimpangan: bertindak cepat memperkuat pertahanan, atau menghadapi risiko yang kian membesar (*).
