“Lahannya hibah dari PT Berau Coal, walaupun prosesnya belum sepenuhnya selesai. Tapi alokasinya sudah ada dan cukup luas,” ujar Iswahyudi
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – .Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi menyebut, Pemkab Berau tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Gunung Tabur, Sekolah Rakyat merupakan program nasional Kementerian Sosial yang pelaksanaannya dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.
Sebagai bentuk komitmen, lahan seluas 10 hektare telah disiapkan melalui hibah dari PT Berau Coal.
Kendati status administratif lahan itu belum rampung sepenuhnya, Iswahyudi memastikan alokasinya telah tersedia.
“Lahannya hibah dari PT Berau Coal, walaupun prosesnya belum sepenuhnya selesai. Tapi alokasinya sudah ada dan cukup luas,” ujar Iswahyudi, Kamis, 3 Juli 2025 kemarin.
Iswahyudi mengungkapkan, pematangan lahan kini telah memasuki tahap finalisasi.
Anggaran pembukaan lahannya pun telah diajukan dalam APBD Perubahan 2025.
Bila disetujui, pembangunan infrastruktur akan ditangani Kementerian PUPR secara bertahap, dengan harapan sekolah bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026.
“Sudah kami usulkan di ABT. Kalau cair, pembangunan fisik akan dikerjakan oleh PUPR, dan kami tinggal lapor hasilnya ke Kementerian Sosial,” jelas Iswahyudi.
Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai Boarding School atau sekolah berasrama.
Tak hanya menyediakan layanan pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA, sekolah ini juga menawarkan lingkungan belajar yang terpusat, terpantau, dan layak bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera.
Namun, Sekolah Rakyat tidak diperuntukkan semua kalangan.
Program ini hanya menyasar peserta didik dari kalangan keluarga tingkat kesejahteraan terendah yang masuk dalam desil 1 dan 2 pada data sosial ekonomi nasional.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keterlibatan siswa tetap memerlukan restu dari orang tua, mengingat model pembelajaran yang mengharuskan anak tinggal di lingkungan asrama.
“Syaratnya itu desil satu dan dua. Kalau bukan, tidak jadi prioritas dan bukan sasaran program. Selain itu, harus ada persetujuan orang tua karena ini sekolah asrama,” jelas Iswahyudi.
Iswahyudi juga memastikan seluruh mekanisme pendukung mulai dari seleksi peserta hingga pengrekrutan tenaga pengajar akan dikawal bersama lintas instansi.
Sementara pembiayaan penuh akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Kalau soal guru nanti tetap daerah yang merekrut, tapi anggarannya dari pusat. Jadi kami tinggal pastikan sesuai prosedur,” ujar Iswahyudi.
Agar penyaluran program benar-benar menyentuh sasaran dengan upaya memperkuat akurasi data penerima manfaat, Dinas Sosial tengah menantikan penerapan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem terbaru ini digadang-gadang mampu menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan penyaringan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi terkini.
Kami tetap menggunakan DTKS sebagai acuan sementara. Tapi ke depan, kami menunggu DTSEN diterapkan karena datanya lebih mutakhir dan valid,” tutup Iswahyudi (*).
