“Selama ini pasir, sirtu, batu belum ada pajaknya. Padahal potensi ekonominya besar. Kalau ini bisa ditata dan dipungut secara sah, mudah-mudahan bisa menambah pundi pundi PAD pemda,” katanya
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) asal Berau, Syarifatul Sya’diah, meminta Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di tengah rencana pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Berau memiliki potensi besar yang belum tergarap dengan baik, namun pengurangan alokasi anggaran di tahun depan menjadi sinyal bahwa daerah tidak dapat terus mengandalkan transfer pusat.
“Harapan kami tahun depan transfer dari pusat tidak akan terlalu berdampak. Tetapi sambil menunggu kepastian itu, pemerintah daerah harus mulai meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang selama ini belum digarap maksimal,” ucap Syarifatul.
Salah satu potensi yang disorotnya adalah sektor pariwisata, terutama resort yang dikelola oleh investor asing. Ia menilai potensi penerimaan pajak dari sektor ini cukup besar, mengingat kapasitas finansial pelaku usaha yang dinilai mampu menyesuaikan tarif.
“Kami melihat resort-resort yang dikelola investor asing punya peluang besar. Mata uang mereka berbeda dengan kita, sehingga tarif pajaknya bisa ditinggikanlah yang pangsanya khusus orang asing karena itu juga bagian dari potensi,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti sektor galian C yang hingga kini belum memberikan kontribusi berarti terhadap PAD. Padahal, aktivitas penambangan pasir, batu, dan sirtu di Berau terus bergerak dan memiliki nilai ekonomi yang besar.
“Selama ini pasir, sirtu, batu belum ada pajaknya. Padahal potensi ekonominya besar. Kalau ini bisa ditata dan dipungut secara sah, mudah-mudahan bisa menambah pundi pundi PAD pemda,” katanya.
Tak hanya itu, Syarifatul melihat potensi lain dari sektor usaha lokal seperti restoran, UMKM skala menengah, hingga jasa parkir. Sektor ini dinilai terus berkembang dan memiliki ruang peningkatan kontribusi, namun membutuhkan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat.
Dengan beragam peluang tersebut, ia menegaskan pentingnya percepatan penguatan kemandirian fiskal di tingkat daerah.
Ia berharap Pemkab Berau dapat memanfaatkan seluruh potensi ekonomi yang ada, sehingga beban akibat pemotongan anggaran pusat dapat diminimalkan dan program pembangunan tetap berjalan.
“Kalau daerah bisa memaksimalkan semua potensi ini, dampak pemotongan anggaran tidak akan terlalu berat. Kuncinya adalah penguatan PAD dan pengelolaan yang lebih efisien,” ujanya (*).
