“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur di pusat kota maupun tingginya angka serapan anggaran. Lebih dari itu, ukuran sesungguhnya adalah ketika seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, merasakan manfaat pembangunan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Suharno
TANJUNG REDEB – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar pembangunan tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh kawasan pedalaman dan pesisir yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Suharno, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Berau beberapa waktu lalu.
Menurut Suharno, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari megahnya infrastruktur di pusat kota maupun tingginya angka serapan anggaran. Lebih penting dari itu, seluruh masyarakat harus dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata tanpa terkecuali.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur di pusat kota maupun tingginya angka serapan anggaran. Lebih dari itu, ukuran sesungguhnya adalah ketika seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, merasakan manfaat pembangunan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Suharno.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar kesenjangan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pedalaman dan pesisir tidak semakin melebar.
“Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pedalaman dan pesisir masih menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Selain menyoroti pemerataan pembangunan, Fraksi PPP juga menilai tata kelola anggaran daerah masih memerlukan pembenahan. Menurut Suharno, masih adanya sejumlah program yang realisasinya belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antarperangkat daerah.
Karena itu, Fraksi PPP meminta Pemkab Berau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan pembangunan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tepat waktu.
“Untuk itu kami dari Fraksi PPP meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan pembangunan agar seluruh program yang telah disusun dapat direalisasikan tepat waktu,” katanya.
Fraksi PPP juga mendorong penguatan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik di lapangan. Menurutnya, lemahnya koordinasi dan pengawasan berpotensi menghambat penyelesaian program pembangunan sekaligus memperlambat penyerapan anggaran.
Lebih lanjut, Suharno mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya berdampak terhadap capaian program pemerintah, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada capaian program pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, belanja daerah yang terlambat direalisasikan akan memperlambat perputaran uang di masyarakat, mengurangi aktivitas pelaku usaha lokal, serta menunda terciptanya lapangan kerja.
Oleh karena itu, Fraksi PPP berharap Pemkab Berau dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik di perkotaan, pedalaman, maupun wilayah pesisir (*).
