Tanjung Redeb – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Berau di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kualitas udara, mendapat respons dari kelompok pendukung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.
Melalui Ketua Pro SJM, Ali Suhartawan, kelompok tersebut meminta masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang berkembang di media sosial yang dinilai cenderung menyudutkan pemerintah daerah.
Ali mengatakan, berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat memang tidak boleh diabaikan. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan membutuhkan kerja bersama dan tidak semestinya dibangun melalui narasi yang justru memperkeruh situasi.
“Saat ini menurut kami pemerintah sudah bekerja secara maksimal mengatasi persoalan yang terjadi. Masyarakat yang menjadi korban musibah kami harapkan tetap mempercayakan penanganannya kepada pemerintah,” ujar Ali.
Karhutla menjadi salah satu persoalan yang paling mendapat sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengancam lingkungan, asap yang ditimbulkan juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan kualitas udara.
Ali menilai Pemkab Berau tidak tinggal diam. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan berkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penanganan karhutla juga melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Bagi Pro SJM, langkah tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah sedang berupaya mencari solusi atas situasi yang dihadapi daerah.
Karena itu, Ali meminta publik tidak hanya melihat persoalan dari sisi kritik, tetapi juga mencermati langkah yang telah dilakukan pemerintah.
Persoalan lain yang tak kalah sensitif adalah ketersediaan BBM. Kelangkaan maupun antrean di sejumlah titik distribusi sempat menjadi perhatian masyarakat.
Ali menyebut Pemkab Berau telah berkoordinasi dengan Pertamina serta melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan distribusi dan ketersediaan BBM.
Menurutnya, koordinasi tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat.
“Ini menunjukkan adanya upaya serius dari Pemkab Berau di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih Mas dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, kritik terhadap Bupati Sri Juniarsih Mas juga semakin ramai di media sosial.
Ali mengakui masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Namun, ia membedakan antara kritik sebagai kontrol publik dengan narasi yang dinilai sengaja membangun persepsi negatif dan memprovokasi masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat tetap kritis, tetapi jangan mudah terprovokasi. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dan memberikan ruang kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pro SJM akan tetap berada di belakang pemerintahan Sri Juniarsih Mas ketika kebijakan maupun kinerja pemerintah mendapat tekanan di ruang publik.
Selain karhutla dan BBM, Pro SJM memberikan apresiasi terhadap kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) yang diberlakukan bagi siswa di Kabupaten Berau.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada penanganan karhutla, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Kami mengapresiasi kebijakan BDR. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan siswa. Pendidikan tetap berjalan, tetapi kesehatan anak-anak juga harus menjadi perhatian utama,” ujar Ali.
Menurutnya, kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran tatap muka membuat kebijakan BDR menjadi langkah antisipatif yang layak didukung.
Ali pun meminta kebijakan tersebut tidak ditarik ke ranah polemik politik.
“Kami berharap masyarakat mendukung kebijakan ini. Jangan sampai upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan anak-anak justru dipelintir menjadi persoalan lain,” tegasnya.
Sikap Pro SJM memperlihatkan bahwa dukungan politik terhadap Sri Juniarsih Mas masih coba dipertahankan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah persoalan daerah.
Bagi Pro SJM, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan berdasarkan fakta dan tidak berkembang menjadi provokasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap kebijakan dan langkah penanganan persoalan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Dengan berbagai persoalan yang masih berlangsung, kemampuan Pemkab Berau menangani karhutla, menjaga ketersediaan BBM, serta melindungi masyarakat dari dampak kualitas udara akan menjadi bagian penting dalam menguji kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Sri Juniarsih Mas (*).
