“Saya menjadi anggota dewan karena rakyat yang memilih, sudah sepantasnya saya melayani rakyat. Silahkan sampaikan aspirasi, saya siap menerima telepon dari masyarakat dan silahkan datang ke kantor karena kantor adalah rumah bagi semua rakyat” tegas Budianto Bulang
| Editor : Anang Ma
TELUK BAYUR – Anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil Berau, Kutim dan Bontang Budianto Bulang, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Kabupaten Berau, tepatmya di kediaman Surianto, SE Ketua Perisai Borneo Nusantara (PBN), di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Sabtu (24/1/2026) malam, mengusung tema “Penguatan Demokrasi Daerah Tentang Tata Ruang Berkelanjutan Untuk Masa Depan Berkelanjutan”.
Budianto Bulang menegaskan bahwa posisinya sebagai wakil rakyat adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dengan pelayanan maksimal, dan ia membuka ruang komunikasi seluas-lasnya bagi masyarakat Berau, Kutai Timur dan Kota Bontang.
“Saya menjadi anggota dewan karena rakyat yang memilih, sudah sepantasnya saya melayani rakyat. Silahkan sampaikan aspirasi, saya siap menerima telepon dari masyarakat dan silahkan datang ke kantor karena kantor adalah rumah bagi semua rakyat” tegas Budianto Bulang, yang juga politisi Golkar ini.
Masalah perizinana Galian C juga menjadi pembahasan utama, warga mengeluhkan jauhnya akses pengurusan izin yang saat ini masih berada di Samarinda. Masyarakat mendesak dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), di Kabupaten Berau untuk mempermudah mengurus legalitas usaha lokal dan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Pada sesi tanya jawab, isu lingkungan dan agraria, beberapa poin kritis disampikan warga antara lain soal legalitas lahan, dimana banyak nasib petani dan pekebun yang lahannya masuk dalam kawasan hutan produksi dan area konsesi perusahaan. Serta akses fasilitas umum, dimana masih banyaknya kampung yang berada di kawasan hutan serta jalan akses kampung yang masih bergantung pada jalur hauling perusahaan.
Serta keluhan warga eks Transmigrasi, yang hingga kini terhambat untuk berkebun dan berladang karena status tumpang tindih lahan dengan lahan konservasi atau konsesi pihak ketiga.
Menanggapi hal tersebut, Budianto Bulang berjanji akan membawa seluruh asprasi ini ke meja legislatif di Samarinda, menurutnya tata ruang yang berkelanjutan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat lokal.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi kongkret, baik melalui peninjauan regulasi tata ruang maupun mediasi konflik lahan.
Sementara itu, Ketua Perisai Borneo Nusantara (PBN) Surianto, SE (Anton) mengatakan menyambut baik dengan diadakannya kegiatan reses oleh anggota dewan dari Provinsi Kalimantan Timur, Budianto Bulang ini.
“Saya sangat mengapresiasi dan bangga bisa berkomunikasi dan mengungkapkan aspirasi kami langsung kepada wakil rakyat dari provinsi, Bapak Budianto Bulang, ini jarang terjadi. Dan saya berharap beliau dapat menjadi jembatan keinginan yang kami sampaikan” ungkap Anton.
Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi dialog dan tanya jawab dibarengi dengan ramah tamah dan pendataan dokumen aspirasi yang akan diperjuangkan dalam Masa Persidangan I Tahun 2026 (*).
