“Di Kalimantan Timur, dinamika politik yang berkembang pesat termasuk persiapan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut masyarakat memiliki tingkat literasi politik yang memadai. Rendahnya partisipasi politik di sejumlah wilayah, maraknya informasi hoax, rendahnya pemahaman terhadap fungsi DPRD, serta sikap apatis sebagian warga menjadi tantangan yang perlu direspon melalui pendidikan politik yang sistematis,” jelas Syarifatul
TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil VI, Kutim, Bontang dan Berau, Dr. Hj. Syarifatul Syadiah, S.Pd, M.Si melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke – 3 di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan PDD yang dimulai pada pukul 16.00 Wita, bertemakan “Literasi Politik Untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” ini menghadirkan narasumber Imam Sururi dan Muhammad Nursalim serta dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat serta dimoderatori Hermansyah.
Syarifatul Syadiah menjelaskan, latar belakang dari kegiatan PDD ini, dimana literasi politik merupakan kemampuan warga negara untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban politik, proses pengambilan keputusan, serta peran lembaga-lembaga negara. Di era modern, tingginya literasi politik menjadi indikator penting dalam membangun partisipasi warga yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
“Di Kalimantan Timur, dinamika politik yang berkembang pesat termasuk persiapan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut masyarakat memiliki tingkat literasi politik yang memadai. Rendahnya partisipasi politik di sejumlah wilayah, maraknya informasi hoax, rendahnya pemahaman terhadap fungsi DPRD, serta sikap apatis sebagian warga menjadi tantangan yang perlu direspon melalui pendidikan politik yang sistematis,” jelas Syarifatul.
Ia pun menyampaikan penguatan edukasi literasi politik ini merupakan benteng utama dalam menekan praktik politik negatif yang kerap merusak tatanan demokrasi. Fenomena seperti politik uang (money politics) dan penyebaran berita bohong atau hoax menjadi target utama yang ingin dikikis melalui kesadaran kolektif warga.
Salah satu narasumber, Imam Sururi ,menjelaskan, tantangan nyata masih terlihat di wilayah pedalaman dan pesisir Kalimantan Timur, di mana tingkat partisipasi politik terpantau masih fluktuatif.
Minimnya pemahaman terhadap mekanisme pemilu serta rendahnya kesadaran politik menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh para pemangku kepentingan.
“Meski demikian, posisi strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa angin segar dan peluang besar. Digitalisasi informasi dan pembentukan forum komunitas di sekitar wilayah IKN diharapkan mampu memperluas diskursus politik publik secara lebih modern dan terbuka” jelasnya.
Guna menjawab tantangan tersebut, Imam Sururi berharap DPRD Provinsi Kaltim dapat mendorong strategi lintas sektor, salah satunya melalui program pendidikan politik reguler yang dikelola pemerintah daerah.
“Pembentukan Forum Warga Sadar Politik menjadi salah satu instrumen penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput” tambahnya.
Partai politik juga diminta untuk berperan aktif dengan menyediakan ruang kaderisasi yang terbuka, terutama bagi para pemilih muda. Hal ini penting agar generasi penerus dapat memberikan kontribusi dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Sedangkan narasumber lainnya, Muhammad Nursalim, menekankan bahwa sektor pendidikan dan media massa turut memegang peranan krusial dalam mendukung narasi kewarganegaraan dan jurnalisme politik yang akurat.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan informasi yang sampai ke tangan masyarakat adalah data yang valid dan bebas dari manipulasi kepentingan tertentu.
Gerakan dari masyarakat sipil melalui pelatihan demokrasi rakyat dan kampanye anti-hoax terus diperkuat secara mandiri. Kesadaran untuk menjadi pemilih yang rasional diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang dipilih berdasarkan program kerja dan integritas.
“Dengan terciptanya masyarakat yang berani mengawasi kinerja pemerintah, demokrasi di Kalimantan Timur akan menjadi lebih partisipatif, akuntabel, dan stabil. Pendidikan politik yang sistematis pun diyakini menjadi kunci utama dalam membangun budaya politik yang cerdas serta inklusif” kata Nursalim.
Kegiatan PDD yang berakhir sekitar pukul 22.30 Wita ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan materi yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DRPD Provinsi Kaltim, yang juga politisi partai Golkar, Syarifatul Syahdiah dimana perwujudan demokrasi daerah yang berkualitas tak bisa lepas dari strategi dan kolaborasi lintas sektor.
“Melalui strategi lintas sektor pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil diharapkan tingkat kesadaran politik masyarakat Kaltim semakin meningkat, sehingga berdampak pada pembentukan budaya politik yang cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab” pungkasnya (*).
