“Masuknya nelayan asing hingga melakukan aktivitas penangkapan hiu di wilayah perairan Indonesia menjadi sinyal bahwa pengawasan laut perlu dievaluasi dan diperkuat. Apalagi, hiu merupakan salah satu satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjadi daya tarik utama wisata selam di Kepulauan Derawan,” ujar Sumadi
TANJUNG REDEB – Terungkapnya kembali kasus penangkapan hiu oleh nelayan warga negara asing (WNA) di perairan Kepulauan Derawan memicu keprihatinan berbagai kalangan.
Peristiwa yang berulang tersebut dinilai menjadi bukti masih lemahnya pengawasan di kawasan konservasi laut yang selama ini menjadi kebanggaan Kabupaten Berau sekaligus destinasi wisata bahari unggulan Indonesia.
Wakil Ketua II DPRD Berau, H. Sumadi, menilai aktivitas nelayan asing yang dapat dengan leluasa memasuki wilayah perairan Indonesia hingga melakukan penangkapan hiu merupakan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan laut.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan sumber daya kelautan, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan negara.
“Masuknya nelayan asing hingga melakukan aktivitas penangkapan hiu di wilayah perairan Indonesia menjadi sinyal bahwa pengawasan laut perlu dievaluasi dan diperkuat. Apalagi, hiu merupakan salah satu satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjadi daya tarik utama wisata selam di Kepulauan Derawan,” ujar Sumadi.
Ia menegaskan, praktik penangkapan hiu oleh nelayan asing tidak boleh terus dibiarkan karena dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut sekaligus merugikan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan perekonomian Berau.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai nelayan asing bebas masuk ke perairan Berau dan mengambil kekayaan laut yang seharusnya dijaga bersama. Pengawasan harus lebih diperketat agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Sumadi menambahkan, perlindungan kawasan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang konsisten, koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang tegas agar pelaku illegal fishing memperoleh efek jera.
“Menurut kami, perlindungan kawasan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan pengawasan yang konsisten, koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang tegas agar pelaku illegal fishing mendapat efek jera,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Berau mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan wilayah laut.
Meski telah memiliki regulasi daerah yang melarang penangkapan hiu, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan patroli maupun melakukan penindakan di kawasan perairan.
Atas kondisi tersebut, DPRD Berau meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kawasan konservasi Kepulauan Derawan dari praktik penangkapan ikan ilegal.
Langkah itu dinilai penting tidak hanya untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, tetapi juga menjaga keberlangsungan sektor pariwisata yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Menurut Sumadi, keberhasilan menjaga kawasan konservasi merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Selain menjaga keseimbangan ekosistem laut, upaya tersebut juga akan memperkuat citra Berau sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia yang mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan.
“Kawasan konservasi Derawan adalah aset berharga yang harus kita jaga bersama. Jika ekosistemnya tetap terpelihara, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang melalui sektor pariwisata, perikanan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya (*).
