“Ada keterlambatan distribusi karena terkendala cuaca,” tutur Dedy
Tanjung Redeb – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD Berau. Persoalan distribusi BBM dinilai perlu segera dibenahi agar kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar tidak kembali terulang.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Berau bersama Pertamina dan sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Gabungan Komisi Sekretariat DPRD Berau, Senin (7/9/2026).
RDP digelar menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi.
Forum tersebut mempertemukan DPRD Berau, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Pertamina Jobber Berau di Samburakat, Pertamina Jobber Tarakan, perwakilan Pertamina Patra Niaga Balikpapan, Diskoperindag Berau, serta aliansi masyarakat yang sebelumnya menggelar aksi.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan RDP merupakan langkah legislatif merespons langsung keresahan masyarakat.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi menunjukkan persoalan BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok.
“Masyarakat sangat sulit memperoleh BBM, makanya kita gelar RDP hari ini,” ujarnya.
DPRD Berau menilai salah satu persoalan yang harus segera dievaluasi adalah keterlambatan distribusi BBM menuju SPBU.
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terus ditangani setelah antrean panjang terjadi. Pertamina dan pemerintah daerah dinilai perlu memiliki skema mitigasi ketika jalur pasokan utama mengalami gangguan.
“Ada keterlambatan distribusi karena terkendala cuaca,” tutur Dedy.
Bagi DPRD, gangguan distribusi seharusnya dapat diantisipasi dengan memaksimalkan stok yang tersedia di terminal penyangga atau Jobber.
Dengan demikian, ketika pasokan utama mengalami hambatan, cadangan dapat segera digerakkan untuk menjaga ketersediaan BBM di tingkat SPBU.
Persoalan ini menjadi penting karena keterlambatan pasokan langsung berdampak pada masyarakat.
Stok yang secara perhitungan masih tersedia dapat tetap menimbulkan antrean apabila distribusinya tidak berjalan tepat waktu.
Karena itu, DPRD Berau mendorong Pertamina memastikan mekanisme penggunaan stok cadangan dapat dilakukan lebih cepat saat terjadi gangguan distribusi.
Jalur pasokan alternatif dan kesiapan stok penyangga dinilai menjadi kunci untuk mencegah antrean kembali mengular.
Selain distribusi, DPRD Berau juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, khususnya yang bersubsidi.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM yang masuk ke Berau benar-benar tersalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
DPRD tidak ingin persoalan distribusi bercampur dengan lemahnya pengawasan di lapangan.
Sebab, ketika pasokan terbatas dan pengawasan tidak maksimal, masyarakat menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.
Bagi DPRD Berau, persoalan BBM bukan sekadar soal berapa banyak stok yang tersedia, tetapi seberapa cepat pasokan tersebut sampai ke masyarakat.
Karena itu, evaluasi distribusi, pemanfaatan cadangan, jalur pasokan alternatif, dan pengawasan BBM bersubsidi menjadi pekerjaan yang dinilai harus segera diperkuat agar antrean panjang tidak kembali menjadi pemandangan di SPBU Berau (*).
