“Kalau dihitung kebutuhannya, total ada 61 SPPG yang harus dibangun. Sampai sekarang yang sudah berjalan baru 10 dapur,” ujar Rakhmadi
TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pangan sekaligus anggota Satgas MBG Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan mengatakan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau masih menghadapi berbagai kendala, dari total kebutuhan 61 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru 10 dapur yang beroperasi.
Rinciannya, sebanyak 30 dapur diperuntukkan bagi wilayah aglomerasi, sementara 31 dapur lainnya dibutuhkan untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Kalau dihitung kebutuhannya, total ada 61 SPPG yang harus dibangun. Sampai sekarang yang sudah berjalan baru 10 dapur,” ujar Rakhmadi.
Ia menjelaskan, ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas disebabkan salah satu kendala utama lambannya percepatan program MBG di daerah adalah masih kuatnya kendali pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan BGN karena ini memang ranah mereka. Kami tanyakan apa saja yang harus dipenuhi Pemda untuk percepatan, karena selama ini masih dikontrol pusat,” jelasnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemkab Berau terus melakukan koordinasi dengan BGN untuk membahas langkah percepatan pembangunan dapur SPPG.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah meminta kejelasan peran serta dukungan yang bisa diberikan daerah agar target program dapat tercapai.
“BGN mempersilakan kabupaten untuk mengusulkan mitra, khususnya untuk wilayah 3T. Pak Sekda selaku Ketua Satgas diminta mengusulkan mitra agar percepatan bisa dilakukan,” katanya.
Namun demikian, Rakhmadi mengungkapkan adanya pengalaman kurang optimal terkait keterlibatan mitra dari luar daerah.
Ia menyebut, sebelumnya ada mitra nonlokal yang mengambil alih 18 titik SPPG, tetapi dalam kurun waktu hampir satu bulan tidak menunjukkan aktivitas pembangunan.
“Mereka hanya mengambil surat penunjukan, tapi tidak berjalan. Ini yang sangat kami sesalkan karena berdampak langsung pada keterlambatan layanan MBG,” tegasnya.
Selain persoalan mitra, Pemkab Berau juga mendorong penyederhanaan pola koordinasi teknis agar tidak selalu bergantung ke pemerintah pusat.
Menurutnya, urusan teknis seharusnya dapat diselesaikan di tingkat koordinasi wilayah Berau.
“Kami sampaikan ke BGN, untuk hal-hal yang sifatnya teknis cukup dikoordinasikan di tingkat korwil Berau. Salah satunya terkait permintaan data sasaran 3B dari SPPI, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemarin sempat terjadi miskomunikasi dengan puskesmas, tapi sudah kami luruskan,” paparnya.
Rakhmadi menegaskan, transparansi menjadi kunci agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
“Kami harapkan ke depan ada transparansi dari Badan Gizi Nasional, supaya daerah bisa bergerak lebih cepat dan target program MBG bisa tercapai,” pungkasnya (*).
