“Orientasi kami adalah memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar berguna,” ujar Fendra
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pembangunan tidak hanya menyasar kawasan perkotaan, tetapi juga diarahkan untuk membuka akses menuju sekolah, sentra pertanian hingga wilayah pesisir.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, sejumlah pekerjaan infrastruktur dipersiapkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, jalan yang dibangun pemerintah tidak semata-mata merupakan proyek fisik, tetapi harus mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi serta mempermudah akses terhadap fasilitas pelayanan dasar.
“Orientasi kami adalah memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar berguna,” ujar Fendra.
Salah satu program yang menjadi perhatian yakni pembangunan jalan usaha tani sepanjang 700 meter di kawasan KM 16 Kampung Maluang.
Jalan tersebut diharapkan dapat membantu petani membawa hasil produksi dari lahan menuju jalur distribusi.
Bagi masyarakat di kawasan pertanian, akses jalan yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas produksi.
Dengan kondisi jalan yang lebih baik, hambatan dalam mengangkut hasil pertanian diharapkan dapat diminimalkan.
Selain mendukung sektor pertanian, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan.
Pemkab Berau menyiapkan anggaran sekitar Rp2,1 miliar untuk pembangunan jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Gunung Tabur.
Akses tersebut diharapkan memberikan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi pelajar maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas pendidikan tersebut.
Fendra menegaskan, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan gedung sekolah.
Infrastruktur jalan menuju fasilitas pendidikan juga menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan pendidikan dengan lebih mudah.
“Pendidikan menjadi salah satu sektor yang harus didukung dengan akses yang layak,” katanya.
Penguatan konektivitas juga menyasar kawasan pesisir. Salah satu pekerjaan yang diprogramkan berada di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan.
Sementara di kawasan perkotaan dan sekitarnya, peningkatan kualitas infrastruktur mencakup sejumlah ruas, di antaranya Limunjan–Mantaritip, Singkuang–Mantaritip serta kawasan Gunung Panjang.
Fendra mengakui pembangunan infrastruktur di Berau memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi geografis.
Luas wilayah dan kebutuhan membuka akses di berbagai kawasan membutuhkan perencanaan teknis serta dukungan anggaran yang tepat.
Meski demikian, Dinas PUPR Berau memastikan proses pengadaan pekerjaan dilakukan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar proses pembangunan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap seluruh tahapan pengadaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pekerjaan fisik segera dilaksanakan.
Fendra menargetkan proyek-proyek yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan kebutuhan dalam waktu singkat.
“Pembangunan harus dilakukan secara transparan. Kami ingin masyarakat juga dapat melihat dan mengawasi prosesnya,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur di Berau pun diarahkan tidak sekadar menambah panjang jalan yang dibangun.
Lebih dari itu, setiap akses diharapkan mampu membuka peluang masyarakat untuk bergerak, bekerja, belajar, mengangkut hasil produksi dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.
Dengan demikian, pembangunan jalan di berbagai wilayah diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Berau (*).
