“Ini musim kemarau. Seharusnya pemerintah daerah sudah membaca situasi dan melakukan langkah pencegahan sejak awal, bukan menunggu api muncul kemudian sibuk melakukan pemadaman,” tegas Lorentinus
SAMARINDA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan lagi sekadar persoalan titik api. Luasan lahan terdampak yang telah menembus lebih dari 1.000 hektare menjadi alarm keras bahwa ancaman karhutla di Benua Etam membutuhkan respons yang jauh lebih serius.
Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yakni lebih dari 400 hektare. Disusul Kutai Kartanegara dengan 219 hektare dan Kutai Barat mencapai 147 hektare.
Karhutla juga tercatat di Paser dan Kutai Timur masing-masing 89,3 hektare, Penajam Paser Utara 48,1 hektare, Samarinda 40,5 hektare, Mahakam Ulu 7 hektare, Bontang 3 hektare, serta Balikpapan 0,5 hektare.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Setiap hektare yang terbakar berarti hilangnya tutupan vegetasi, rusaknya ekosistem, meningkatnya ancaman asap dan membesarnya risiko terhadap masyarakat.
Koordinator KaltimWatch, Lorentinus Awan Prihatna, menyoroti keras langkah antisipasi pemerintah daerah yang dinilai masih perlu diperkuat.
Menurutnya, datangnya musim kemarau seharusnya sudah menjadi peringatan dini bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kawasan yang rawan terbakar.
“Ini musim kemarau. Seharusnya pemerintah daerah sudah membaca situasi dan melakukan langkah pencegahan sejak awal, bukan menunggu api muncul kemudian sibuk melakukan pemadaman,” tegas Lorentinus.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan di lapangan ketika luasan karhutla di Kaltim terus bertambah.
Menurutnya, pendekatan penanganan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi harus bergeser pada pencegahan, deteksi dini, dan pengawasan kawasan rawan secara konsisten.
“Kita tidak boleh terus menggunakan pola yang sama: api muncul, baru bergerak. Kalau begitu, kita akan selalu terlambat. Yang harus diperkuat adalah pencegahannya,” ujarnya.
Berau Jadi Sorotan Utama
Besarnya luasan karhutla di Berau menjadi perhatian khusus. Dengan areal terdampak mencapai lebih dari 400 hektare, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebakaran di daerah tersebut harus mendapatkan perhatian serius dan penanganan lintas sektor.
Lorentinus menilai pemerintah daerah tidak boleh menganggap karhutla sebagai kejadian musiman yang akan berlalu dengan sendirinya.
“Lebih dari 1.000 hektare terdampak di Kaltim adalah angka yang sangat besar. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai masyarakat baru merasakan dampaknya ketika kualitas udara memburuk dan asap sudah mengganggu aktivitas sehari-hari,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan aparat, masyarakat, perusahaan, dan kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Menurutnya, pengawasan harus hadir sebelum api muncul, terutama di kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kekeringan dan kebakaran.
Karhutla memiliki dampak berantai. Selain kerusakan lingkungan, kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas warga dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Karena itu, KaltimWatch meminta pemerintah tidak menjadikan luas lahan terbakar sebagai sekadar angka dalam laporan penanganan bencana.
“Sangat disayangkan kalau karhutla baru dianggap serius setelah dampaknya semakin besar. Pemerintah harus hadir sebelum kebakaran terjadi. Jangan sampai pencegahan kalah cepat dari api,” tegas Lorentinus.
Dengan luasan karhutla Kaltim yang telah melewati 1.000 hektare, musim kemarau tahun ini semestinya menjadi momentum untuk menguji keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah bencana ekologis, bukan sekadar menghitung berapa luas lahan yang telah terbakar (*).
