“Kami di Komisi II sangat mendukung langkah ini. Selama payung hukumnya kuat dan mekanisme penarikannya jelas, kebijakan ini bisa menjadi peluang baru untuk memperkuat PAD tanpa mengganggu kelancaran ekspor,” ujar Sri Kumalasari
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Wacana penarikan retribusi daerah dari aktivitas ekspor komoditas melalui Bandara Kalimarau kembali menjadi perhatian Anggota DPRD Berau.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah menggali potensi PAD dari sektor ekspor melalui Bandara Kalimarau, selama ini aktivitas ekspor melalui bandara tersebut belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga saat ini aktivitas ekspor yang melalui bandara tidak memberikan pemasukan langsung ke PAD, karena proses ekspor sepenuhnya dilakukan oleh pihak pengusaha.
Menurutnya, selama regulasi disiapkan dengan matang dan tidak membebani pelaku usaha, kebijakan ini justru bisa menjadi terobosan positif bagi daerah.
“Kami di Komisi II sangat mendukung langkah ini. Selama payung hukumnya kuat dan mekanisme penarikannya jelas, kebijakan ini bisa menjadi peluang baru untuk memperkuat PAD tanpa mengganggu kelancaran ekspor,” ujar Sri Kumalasari.
Ia menilai, selama ini banyak komoditas unggulan Berau khususnya perikanan yang dikirim ke luar negeri, namun belum memberi dampak signifikan pada pendapatan daerah.
“Jangan sampai potensi sebesar itu tidak termanfaatkan. Retribusi yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber pendapatan alternatif sekaligus mendorong peningkatan layanan,” tambahnya.
Sri Kumalasari, yang juga politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemda melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha, agen kargo, dan pihak bandara untuk memastikan regulasi yang disusun tidak menimbulkan hambatan baru.
“Keselarasan kebijakan itu penting. Pemerintah harus memastikan semua pihak memahami mekanismenya sehingga implementasinya berjalan lancar dan adil,” tegasnya (*).
