Tanjung Redeb — Kekayaan alam Kabupaten Berau terus menjadi sumber aktivitas ekonomi dan investasi. Namun, di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dieksploitasi, kesejahteraan masyarakat kecil masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: ketika kekayaan alam Berau terus dimanfaatkan, sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat?
Ketua Barisan Wong Cilik, Ali Suhartawan, menyoroti ketimpangan antara pemanfaatan kekayaan alam dan kondisi sosial masyarakat yang masih berjuang meningkatkan taraf hidup.
Ia menegaskan, perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.
“Kekayaan alam Berau sudah dikeruk habis-habisan, tetapi faktanya di lapangan masih banyak masyarakat kecil yang kesulitan untuk sejahtera. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, ke mana manfaat dari kekayaan alam yang selama ini diambil dari Bumi Batiwakkal?” tegas Ali.
Menurutnya, keberadaan perusahaan semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional.
Jangan sampai perusahaan menikmati hasil dari sumber daya alam daerah, sementara masyarakat setempat hanya menyaksikan aktivitas ekonomi tanpa merasakan perubahan kesejahteraan yang berarti.
Ali juga menyoroti pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Baginya, CSR bukan sekadar formalitas administratif maupun laporan tahunan, melainkan instrumen untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
“Jangan sampai perusahaan terus mengambil keuntungan dari kekayaan alam Berau, tetapi tanggung jawab sosialnya justru diabaikan. CSR harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi formalitas di atas kertas,” ujarnya.
Barisan Wong Cilik pun mendesak Pemerintah Kabupaten Berau agar mengevaluasi komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Pemerintah dinilai perlu memastikan pelaksanaan CSR dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi Ali, perusahaan yang beroperasi di Berau harus memahami bahwa keberadaan mereka tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat dan lingkungan tempat usaha dijalankan.
Keuntungan bisnis tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, terlebih ketika aktivitas perusahaan berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah.
“Kalau perusahaan tidak memiliki komitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat dan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, untuk apa terus bertahan di Berau? Kami mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara serius. Perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajibannya harus ditindak sesuai ketentuan. Jika memang tidak mau bertanggung jawab, kami menilai perusahaan seperti itu tidak layak terus menikmati kekayaan alam Berau,” tegasnya.
Ia menekankan, tuntutan tersebut bukan berarti menolak investasi. Sebaliknya, investasi harus mampu berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kehadiran perusahaan semestinya membuka peluang kerja, memperkuat usaha masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Persoalannya, kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila manfaat ekonominya tidak menjangkau masyarakat secara memadai.
Karena itu, evaluasi terhadap kontribusi perusahaan dan efektivitas program CSR menjadi penting agar hubungan antara investasi dan kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada janji.
“Jangan sampai Berau kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kekayaan alam daerah seharusnya membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak,” pungkas Ali.
Bagi Barisan Wong Cilik, ukuran keberhasilan investasi bukan semata besarnya keuntungan perusahaan, melainkan juga seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat.
Jika kekayaan alam terus diambil, tetapi warga sekitar masih kesulitan meningkatkan kesejahteraan, maka komitmen tanggung jawab sosial perusahaan patut dipertanyakan (*).
