Tanjung Redeb – Pemerhati program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Berau, Yudistira, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang penerapan kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), terutama apabila kebijakan tersebut berdampak pada terhentinya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Yudistira menilai, kebijakan BDR tidak seharusnya diputuskan hanya dengan mempertimbangkan aspek kegiatan belajar mengajar, tetapi juga perlu memperhitungkan dampak berantai terhadap pelaksanaan program MBG dan keberlangsungan operasional dapur SPPG.

“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa perhitungan yang matang, lalu dampaknya justru menghentikan operasional dapur SPPG. Pemkab harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, mengkaji dampaknya, dan memastikan setiap keputusan tidak menimbulkan masalah baru bagi pelaksanaan program MBG. Kebijakan publik harus disusun berdasarkan kajian dan koordinasi yang jelas, bukan sekadar mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya di lapangan,” tegas Yudistira.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan pengelola SPPG sangat diperlukan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan selaras dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.

Ia juga meminta agar sebelum kebijakan BDR diterapkan, pemerintah melakukan kajian menyeluruh mengenai dampaknya terhadap distribusi makanan, operasional dapur, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Ia berharap Pemkab Berau dapat mengedepankan komunikasi lintas sektor dan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan agar keputusan yang diambil tidak mengganggu keberlangsungan program MBG.

Baginya, setiap kebijakan perlu dirancang secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sehingga tujuan pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan program pemenuhan gizi bagi masyarakat (*).