“Yang penting sekarang adalah kinerja, loyalitas, dan profesionalisme. Kalau masih ada pejabat yang menjabat tapi malas-malasan, maka sudah layak untuk dinonjobkan” tegas Rony Sarta.
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Terkait rencana Pemkab Berau yang akan segera melakukan rotasi atau mutasi jabatan di lingkungan ASN dalam waktu dekat, mendapat berbagai pendapat dan harapan dari sebagian besar masyarakat. Salah satunya dari Laskar Borneo Nusantara (LBN) melalui Ketuanya, Rony Sarta.
Saat ditemui di Sekretariat LBN di Jalan H. Isa II Tanjung Redeb, Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. ia pun menyatakan dukungannya terhadap rencana mutasi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Berau yang hingga kini belum juga direalisasikan.
“Yang penting sekarang adalah kinerja, loyalitas, dan profesionalisme. Kalau masih ada pejabat yang menjabat tapi malas-malasan, maka sudah layak untuk dinonjobkan” tegas Rony Sarta.
Ia menambahkan, agar perlu dipahami soal mutasi atau rotasi bukan berarti menyingkirkan pejabat yang dianggap tidak layak, melainkan upaya penyegaran, agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal. Di samping itu mutasi harus dilakukan berdasarkan penilaian obyektif dan mengedepankan kompetensi, bukan atas dasar suka atau tidak suka.
Rony berharap agar rotasi atau mutasi dapat segera dilakukan, mengingat setelah Pilkada lalu maka kinerja di pemerintahan Kabupaten Berau memerlukan tim yang solid dan loyal.
“Kami tidak mencampuri hak prerogatif Bupati, tapi kami mendorong agar yang ditempatkan nantinya benar-benar orang yang ahli di bidangnya. Kalau bukan ahlinya, ya bisa menimbulkan kehancuran dalam tata kelola pemerintahan, namun yang terpenting Bupati menempatkan orang-orang yang profesional dan mempunyai loyalitas yang tinggi” tegas Rony.
Menurutnya, ada beberapa OPD layak untuk dievaluasi, seperti Bapelitbang, DPUPR maupun BPKAD namun ia menegaskan soal mutasi atau rotasi pejabat adalah hak prerogatif Bupati.
“Tentua kami sebagai masyarakat berhak mengawasi dan soal alasannya tentu kami punya data yang sudah kami kumpulkan” pungkasnya (*).
