“Perlu melibatkan masyarakat dan media dalam memantau pelaksanaan proyek-proyek hasil pokir, dan memperkuat peran inspektorat dan lembaga penegak hukum dalam melakukan audit dan penindakan jika ada penyimpangan” ujar Ronny Sarta
| Editor : Anang Ma
TANJUNG REDEB – Pokok Pikiran (Pokir) pada dasarnya adalah hak setiap anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun jika tidak diawasi dengan baik, pokir justru bisa menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pokir harus ditingkatkan.
Menurut Ketua Laskar Borneo Nusantara, Ronny Sarta, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pokir, antara lain dengan, meningkatkan transparansi usulan pokir, termasuk siapa pengusul dan berapa nilai anggarannya.
“Perlu melibatkan masyarakat dan media dalam memantau pelaksanaan proyek-proyek hasil pokir, dan memperkuat peran inspektorat dan lembaga penegak hukum dalam melakukan audit dan penindakan jika ada penyimpangan” ujar Ronny Sarta.
Ia menambahkan Pokir seharusnya menjadi jalan agar pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun jika tidak dilaksanakan dengan jujur dan terbuka, Pokir yang bersumber dari APBD justru bisa menjadi ladang korupsi.
“Perlu komitmen bersama antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat agar pokir bisa berjalan sebagaimana mestinya: untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi” pungkasnya.
Berdasarkan laporan dari berbagai elemen masyarakat, dapat disimpulkan terkait praktek penyalahgunaan pokir yang banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, antara lain :
1. Proyek Titipan
Oknum dewan menitipkan proyek kepada dinas teknis dengan rekanan (kontraktor) tertentu yang sudah “diatur”.
2. Permintaan Fee atau Komisi
Pokir menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya dengan meminta fee kepada pihak rekanan yang mendapatkan proyek dari usulan pokir.
3. Penyelewengan Prosedur
Beberapa pokir dipaksakan masuk ke RKPD tanpa melalui prosedur resmi seperti Musrenbang atau tanpa melalui seleksi teknis yang layak.
4. Tumpang Tindih Program
Usulan pokir kadang tumpang tindih dengan program yang sudah ada, sehingga membuat anggaran menjadi boros dan tidak efektif.
Untuk itu, Laskar Borneo Nusantara mengajak kepada segenap lapisan masyarakat untuk terus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek Pokir anggota Dewan tersebut (*).
