TANJUNG REDEB – Fenomena bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi komoditas usaha bagi masyarakat kecil mendapat sorotan Ketua Barisan Wong Cilik, Ali Suhartawan.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih peka melihat persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan segera menghadirkan solusi nyata, terutama melalui penyediaan lapangan kerja serta kemudahan berusaha seluas-luasnya bagi warga.
Menurut Ali, ketika masyarakat harus mencari penghasilan dengan memanfaatkan berbagai peluang usaha, termasuk menjual BBM, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut lebih jauh.
Bukan sekadar aktivitas jual beli, melainkan juga menyangkut ketersediaan pekerjaan, daya beli, dan terbatasnya pilihan sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat.
Ia menilai, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap perjuangan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Pembangunan dan berbagai program daerah semestinya mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga warga tidak terus-menerus berjuang sendiri di tengah tekanan kebutuhan hidup.
“Pemkab Berau harus lebih peka terhadap kondisi wong cilik. Jangan sampai masyarakat dibiarkan berjuang sendiri mencari penghasilan, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menjawab kebutuhan mereka. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar menjalankan program tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ali Suhartawan.
Ia mendesak Pemkab Berau agar segera menyusun langkah konkret untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, serta membuka seluas-luasnya kemudahan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.
Menurutnya, kemudahan perizinan, akses permodalan, pendampingan usaha, hingga dukungan pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai masyarakat yang memiliki kemauan untuk berusaha justru terbebani oleh prosedur birokrasi yang rumit atau kesulitan mengakses dukungan usaha.
“Kalau masyarakat ingin bekerja, pemerintah harus membuka akses pekerjaan. Kalau masyarakat ingin berusaha, permudah jalannya. Jangan justru mempersulit warga yang berupaya mandiri untuk menghidupi keluarganya. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan memberi kesempatan yang adil bagi masyarakat Berau,” ujarnya.
Ali juga mengingatkan bahwa persoalan BBM tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat terhadap energi yang mudah diakses dengan harga wajar.
Di satu sisi, warga membutuhkan sumber penghasilan. Namun, di sisi lain, ketersediaan BBM, ketertiban distribusi, keselamatan penyimpanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tetap harus menjadi perhatian bersama.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih baik, sekaligus mengevaluasi berbagai hambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pendekatan yang hanya berfokus pada penertiban tanpa menyentuh persoalan pekerjaan dan kesejahteraan dinilai belum cukup menjawab akar masalah.
Bagi Barisan Wong Cilik, keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran, banyaknya kegiatan, atau capaian administratif.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan, mampu membuka usaha, memiliki penghasilan yang layak, dan merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Jangan hanya bicara pembangunan kalau masyarakat kecil masih kesulitan mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha. Kami mendesak Pemkab Berau menjadikan persoalan ini sebagai evaluasi serius. Buka lapangan kerja seluas-luasnya, berikan kemudahan berusaha, dan pastikan masyarakat lokal menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Wong cilik tidak hanya membutuhkan janji, tetapi kesempatan nyata untuk hidup lebih sejahtera,” pungkasnya (*).
