“Memang kami menyadari, khusus untuk perpustakaan perguruan tinggi di Kabupaten Berau belum ada yang terakreditasi. Ada empat perguruan tinggi yang perpustakaannya belum mengikuti akreditasi,” ujar Nurseha
TANJUNG REDEB – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Berau terus mendorong peningkatan jumlah perpustakaan terakreditasi. Salah satu fokusnya adalah perpustakaan perguruan tinggi yang hingga kini belum satu pun mengantongi akreditasi.
Melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Batch II yang digelar pada 30 Juli 2026, Dispusip Berau berupaya meningkatkan pemahaman para pengelola perpustakaan mengenai standar dan mekanisme akreditasi sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P3KM) Dispusip Berau, Nurseha, mengatakan saat ini terdapat empat perpustakaan perguruan tinggi di Kabupaten Berau yang belum mengikuti proses akreditasi. Keempatnya terdiri atas satu universitas dan tiga perguruan tinggi.
“Memang kami menyadari, khusus untuk perpustakaan perguruan tinggi di Kabupaten Berau belum ada yang terakreditasi. Ada empat perguruan tinggi yang perpustakaannya belum mengikuti akreditasi,” ujar Nurseha di Ruang Sangalaki, Kantor Sekretariat Daerah Berau.
Menurut Nurseha, kondisi tersebut menjadi perhatian serius sehingga Dispusip menghadirkan kegiatan sosialisasi yang diikuti pengelola berbagai jenis perpustakaan yang belum pernah mengikuti akreditasi. Peserta berasal dari perpustakaan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, perpustakaan khusus, hingga perpustakaan kecamatan dan kelurahan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai Standar Nasional Perpustakaan, tata cara pengisian instrumen akreditasi, hingga mekanisme pengajuan akreditasi. Dispusip juga menghadirkan asesor dari Perpustakaan Nasional untuk memberikan pendampingan secara langsung.
“Kami berharap kegiatan ini memberikan pemahaman kepada seluruh pengelola perpustakaan sehingga mereka siap mengajukan akreditasi dan mampu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di instansi masing-masing,” katanya.
Ia menjelaskan, akreditasi tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur mutu pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Dengan terpenuhinya standar tersebut, kualitas layanan kepada masyarakat diharapkan semakin meningkat.
Nurseha menambahkan, Kabupaten Berau selama ini menjadi salah satu daerah dengan capaian akreditasi perpustakaan terbaik di Kalimantan Timur. Pada tahun-tahun sebelumnya, Berau tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah perpustakaan terakreditasi terbanyak, baik pada kategori perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, maupun perpustakaan khusus.
“Kami ingin capaian itu terus meningkat, termasuk mendorong perpustakaan perguruan tinggi agar segera mengikuti akreditasi sehingga seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Berau memiliki standar layanan yang semakin baik,” ungkapnya.
Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026 didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dari Perpustakaan Nasional. Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan, tetapi juga memperkuat tata kelola perpustakaan serta mendorong tumbuhnya budaya literasi di Kabupaten Berau.
Nurseha optimistis, melalui pendampingan yang berkelanjutan, jumlah perpustakaan yang mengajukan dan berhasil memperoleh akreditasi akan terus meningkat, termasuk perpustakaan perguruan tinggi yang selama ini belum tersertifikasi.
“Melalui pendampingan yang berkelanjutan, saya yakin jumlah perpustakaan yang mengajukan dan memperoleh akreditasi pada 2026 akan terus bertambah, termasuk dari lingkungan perguruan tinggi yang selama ini belum tersertifikasi,” pungkasnya (*).
