Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Relawan Prabowo-Gibran GOPRO, Anang M Asnan, di Berau seperti dikutip Rabu (20/8/2025) menyampaikan berdasarkan data MODI ESDM, PT Nusantara Energy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, saat ini perusahaan tersebut sudah masuk dalam tahap operasi produksi
| Editor : Pojok Borneo
TANJUNG REDEB – Dewan Pimpinan Pusat Relawan Prabowo-Gibran, DPP GOPRO mendukung penuh Perusahaan milik Presiden RI, Prabowo Subianto yakni PT Nusantara Energy (NE) yang bakal beroperasi di Berau, dan diprediksi dapat menggenjot perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Berau.
Seperti diketahui PT Nusantara Energy (NE) ini merupakan satu di antara sederet korporasi yang terafiliasi dengan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, perusahaan lain di Kabupaten Berau, yang diketahui terafiliasi dengan Presiden Prabowo yakni PT. Kertas Nusantara yang dulu bernama PT. Kiani Lestari.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Relawan Prabowo-Gibran GOPRO, Anang M Asnan, di Berau seperti dikutip Rabu (20/8/2025) menyampaikan berdasarkan data MODI ESDM, PT Nusantara Energy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, saat ini perusahaan tersebut sudah masuk dalam tahap operasi produksi.
Mayoritas pemegang saham ini tercatat atas nama Presiden Prabowo Subianto dengan persentase 85 persen, adapun 15 persen sisanya dipegang oleh Widjono Hardjanto.
“Dengan berdirinya dua perusahaan milik Pak Prabowo yaitu PT Nusantara Energy dan PT Kertas Nusantara (KN) tentu perekonomian di Berau semakin maju, dan juga akan meningkatkan total realisasi investasi” ujar Anang.
Ia pun berharap keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau, seperti PT. Nusantara Energy dan PT. Kertas Nusantara milik Prabowo Subianto, harus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat setempat. Salah satunya dengan memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja.
“Mereka harus mengutamakan pekerja lokal, dengan menyerap tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuahn perusahaan, karena hal ini sejalan dengan komitmen Bupati Berau yang menegaskan keseriusannya dalam memberi ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal” jelasnya.
Melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat Pemkab Berau tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan putra-putri daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah laju pembangunan, tetapi benar-benar menjadi pelaku utama.
“Kami berharap Bupati tegas soal prioritas tenaga kerja lokal” pungkasnya (*).
