Tanjung Redeb – Isu keretakan hubungan di internal kepengurusan Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) Kabupaten Berau mulai mendapat perhatian serius dari sejumlah pilar paguyuban yang berada di bawah naungannya.
Persoalan tersebut mencuat di tengah belum jelasnya kelanjutan pembangunan sekretariat Ikapakarti Berau yang peletakan batu pertamanya telah dilakukan sejak 2022 oleh Bupati Berau saat itu, Sri Juniarsih Mas.
Sejumlah paguyuban mulai mempertanyakan perkembangan pembangunan sekretariat sekaligus meminta adanya keterbukaan terkait pengelolaan dana yang dihimpun untuk mendukung pembangunan fasilitas organisasi tersebut.
Ketua Paguyuban Maharani Lamongan Berau, Ali Suhartawan menyatakan pihaknya mempertanyakan kebenaran informasi mengenai adanya dana iuran pembangunan yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp.700 juta.
Menurutnya, informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah anggota paguyuban.
Ia menilai, persoalan keuangan organisasi, terlebih yang berkaitan dengan pembangunan sekretariat, seharusnya disampaikan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada seluruh paguyuban yang menjadi bagian dari Ikapakarti.
“Yang kami pertanyakan adalah kejelasan dana tersebut. Kalau memang ada iuran yang sudah terkumpul, tentu harus ada laporan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada seluruh paguyuban,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan sesepuh Paguyuban Keluarga Jember (PKJ) Berau, Bambang PKJ. Ia meminta agar persoalan dana pembangunan sekretariat dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebelum proses pemilihan kepengurusan Ikapakarti periode berikutnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam menjaga kepercayaan antar-paguyuban. Jangan sampai persoalan yang belum terselesaikan justru menjadi beban bagi kepengurusan berikutnya.
Bambang PKJ bahkan menilai, apabila pengurus saat ini tidak mampu memberikan pertanggungjawaban yang jelas terkait persoalan tersebut, maka evaluasi terhadap kepemimpinan Ikapakarti Berau perlu dilakukan secara serius.
“Kalau memang tidak mampu mempertanggungjawabkan, tentu harus ada evaluasi. Kepengurusan berikutnya harus diisi orang-orang yang lebih kompeten dan mampu menjaga amanah organisasi,” tegasnya.
Sorotan terhadap kepengurusan Ikapakarti Berau periode 2022–2026 juga disampaikan Ketua Paguyuban Sarujuk, Edi Santosa.
Edi meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perjalanan kepengurusan Ikapakarti selama periode tersebut. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat kembali capaian organisasi, persoalan internal maupun pengelolaan berbagai program yang telah dijalankan.
Ia menilai, momentum pergantian kepengurusan harus menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan memastikan organisasi ke depan dipimpin oleh figur-figur yang memiliki kapasitas serta kompetensi.
“Harus ada evaluasi total terhadap kepengurusan Ikapakarti periode 2022–2026. Ke depan, organisasi ini harus diisi oleh orang-orang yang lebih kompeten,” ujar Edi.
Menurutnya, Ikapakarti merupakan wadah bersama berbagai paguyuban sehingga kepengurusannya harus mampu membangun komunikasi yang baik, merangkul seluruh unsur serta menjaga kepercayaan antar-paguyuban.
Pembangunan sekretariat Ikapakarti Berau sebelumnya menjadi salah satu agenda penting organisasi. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada 2022 dan diharapkan menjadi tonggak hadirnya sekretariat bersama bagi berbagai paguyuban yang tergabung dalam Ikapakarti.
Namun, hingga kini keberlanjutan pembangunan tersebut masih menjadi pertanyaan di kalangan sejumlah anggota paguyuban.
Ketidakjelasan progres pembangunan kemudian ikut memunculkan pertanyaan mengenai sumber dan penggunaan dana yang sebelumnya dihimpun untuk mendukung pembangunan sekretariat.
Bagi sejumlah paguyuban, persoalan tersebut bukan semata menyangkut pembangunan fisik. Lebih jauh, hal itu berkaitan dengan kepercayaan terhadap kepengurusan organisasi.
Ikapakarti menaungi sejumlah paguyuban masyarakat perantauan dari berbagai daerah di Tanah Jawa yang berdomisili di Kabupaten Berau. Karena itu, pengelolaan organisasi dinilai harus mengedepankan keterbukaan, komunikasi dan pertanggungjawaban kepada seluruh anggotanya.
Berbagai sorotan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan Ikapakarti Berau di bawah Ketua Syarifatul Syadiah dan Sekretaris Aan Wibowo.
Klarifikasi dari pengurus diperlukan agar berbagai informasi yang berkembang tidak menjadi bola liar dan menimbulkan persepsi negatif di tengah paguyuban.
Terlebih, proses pemilihan kepengurusan periode berikutnya akan menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi selama periode 2022–2026.
Sejumlah paguyuban berharap persoalan pembangunan sekretariat dan dana yang disebut telah dihimpun dapat diselesaikan secara transparan sebelum proses pergantian kepengurusan.
Bagi mereka, siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin Ikapakarti harus mampu membangun kembali komunikasi antarpaguyuban, mengedepankan transparansi keuangan serta memastikan setiap program organisasi dapat dipertanggungjawabkan (*).
