Tanjung Redeb – Keluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di luar area pedagang resmi pada kegiatan Berau Expo 2026 menjadi sorotan. Para pedagang mengeluhkan adanya tarif sebesar Rp1 juta per PKL yang dinilai memberatkan, sehingga memicu protes keras dari Barisan Wong Cilik.
Organisasi tersebut menyoroti kebijakan penarikan tarif terhadap PKL di tengah pelaksanaan Berau Expo 2026 yang disebut telah mendapatkan dukungan anggaran dari APBD dengan nilai hampir Rp3 miliar serta memanfaatkan fasilitas umum.
Barisan Wong Cilik menilai persoalan ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak penyelenggara, terutama terkait dasar penetapan tarif, mekanisme pemungutan, pihak yang menerima pembayaran, serta penggunaan dana yang terkumpul dari para pedagang.
Bagi PKL bermodal terbatas, pungutan sebesar Rp1 juta bukan nilai yang kecil. Apalagi, para pedagang berjualan dengan harapan dapat memanfaatkan keramaian pameran untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Barisan Wong Cilik pun menyatakan keberatan dan bersiap membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Langkah itu dinilai penting agar dugaan pungutan yang dikeluhkan pedagang dapat diperiksa secara objektif sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, penggunaan anggaran daerah dalam penyelenggaraan kegiatan publik menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai pembiayaan kegiatan, tata kelola lokasi berjualan, serta dasar hukum setiap pungutan yang dibebankan kepada pedagang.
“Jika tarif tersebut memang diberlakukan, pihak terkait perlu menjelaskan apakah pungutan memiliki dasar aturan yang sah, siapa yang berwenang menetapkannya, dan apakah pembayaran disertai bukti resmi” ujar Ali.
Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan dari pihak berwenang, dugaan pungutan liar tersebut perlu ditempatkan sebagai laporan atau keluhan yang harus diverifikasi, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Barisan Wong Cilik berharap pemerintah daerah dan panitia Berau Expo 2026 segera memberikan klarifikasi agar polemik tidak berlarut-larut dan para PKL memperoleh kepastian (*).
