TANJUNG REDEB – Persoalan BBM di Kabupaten Berau tidak hanya menyangkut antrean panjang dan keterbatasan pasokan. Ketika harga di tingkat pengecer meningkat dan distribusi belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting: sejauh mana pemerintah daerah membuka alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat?
Pemkab Berau sendiri telah membawa persoalan kuota dan distribusi BBM ke BPH Migas. Dalam audiensi pada 28 September 2026, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan BBM, sementara harga di tingkat pengecer meningkat. Pemkab juga meminta evaluasi kuota dan mekanisme distribusi.
Namun, persoalan tersebut dapat dilihat lebih luas. Jika BBM menjadi salah satu komoditas yang diperebutkan masyarakat sebagai peluang ekonomi, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memiliki pilihan usaha dan lapangan pekerjaan lain yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Data BPS menunjukkan bahwa pada Agustus 2024 terdapat 133.541 orang dalam angkatan kerja di Berau, dengan 126.670 orang bekerja. Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 48,92 persen dari penduduk yang bekerja.
Di sisi lain, Pemkab Berau sebenarnya telah menempatkan investasi, UMKM dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sebagai bagian dari strategi ekonomi daerah.
Pada triwulan I 2026, realisasi investasi Berau tercatat sekitar Rp1,51 triliun, yang diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab juga memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui kolaborasi dengan BI dan OJK. Program business matching diarahkan untuk mempertemukan pelaku usaha lokal dengan lembaga pembiayaan dan membuka peluang kerja sama.
Pertanyaannya kemudian adalah seberapa besar investasi dan program pemberdayaan tersebut benar-benar menghasilkan pekerjaan bagi masyarakat lokal? Berapa tenaga kerja yang terserap? Berapa UMKM yang naik kelas? Dan sektor apa yang diprioritaskan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen atau pengecer komoditas, tetapi menjadi pelaku ekonomi yang memiliki usaha berkelanjutan?
Pemkab juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Limunjan yang disiapkan untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja lokal.
Fasilitas tersebut antara lain memiliki workshop alat berat dan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Dengan demikian, isu BBM bisa menjadi momentum untuk memperluas pertanyaan publik: ketika kebutuhan dasar seperti BBM masih menjadi persoalan ekonomi masyarakat, apa strategi pemerintah daerah untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan jaminan perlindungan sosial yang lebih kuat?
Sebab, penyelesaian persoalan BBM bukan hanya soal berapa banyak BBM yang tersedia, tetapi juga bagaimana pemerintah menciptakan kondisi ekonomi agar masyarakat memiliki lebih banyak sumber penghasilan yang layak, sehingga tidak bergantung pada bisnis komoditas yang pasokannya terbatas (*).
