Tanjung Redeb – Menjamurnya pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di sejumlah wilayah Kabupaten Berau mendapat perhatian Ketua Barisan Wong Cilik, Ali Suhartawan.
Ali menilai keberadaan pedagang BBM eceran tidak bisa sepenuhnya dipandang sebagai persoalan. Sebab, bagi sebagian masyarakat, aktivitas tersebut merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Namun, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak menutup mata terhadap persoalan harga jual BBM eceran yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah harga BBM jenis Pertalite yang dijual pengecer mencapai Rp15 ribu per liter.
Menurut Ali, harga tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika pedagang berjualan tidak jauh dari lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ia mengaku masih menemukan pengecer di sekitar SPBU yang menjual Pertalite dengan harga mencapai Rp15 ribu per liter.
Padahal, kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai terlihat lebih terkendali dan tidak lagi terlalu mengular seperti sebelumnya.
“Kalau pedagang BBM eceran yang lokasinya jauh dari SPBU, mungkin masih bisa kita maklumi apabila harganya lebih tinggi karena ada biaya transportasi dan operasional. Tetapi kalau lokasinya dekat SPBU, bahkan berada di sekitar SPBU, tentu perlu ada perhatian terhadap harga jualnya,” ujarnya.
Ali menegaskan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan harga BBM eceran tidak ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat sebagai konsumen.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan pedagang kecil yang mencari penghasilan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan harga yang wajar.
Ia berharap Pemkab Berau dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan di lapangan, sekaligus memberikan pembinaan kepada para pedagang BBM eceran.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan BBM justru kembali dibebani dengan harga yang terlalu tinggi. Kami memahami pedagang juga mencari nafkah, tetapi harus ada kewajaran dalam menentukan harga,” tegasnya.
Ali juga menilai, membaiknya kondisi antrean di SPBU seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali tata niaga BBM di tingkat pengecer.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan pasokan di SPBU, tetapi juga memperhatikan harga yang sampai ke tangan masyarakat melalui jalur penjualan eceran.
Baginya, keberadaan pedagang BBM eceran tetap dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kepastian harga yang wajar dan perlindungan konsumen juga harus menjadi perhatian.
“Intinya, kami tidak ingin mematikan usaha masyarakat kecil. Silakan berdagang dan mencari nafkah, tetapi pemerintah juga harus hadir agar tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat harga BBM eceran yang terlalu tinggi,” tutup Ali (*).
